Suarasatu.co, Bengkalis – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD 2025 serta membahas rencana perubahan APBD tahun anggaran yang sama. Rapat berlangsung pada Senin, 1 September 2025.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan, didampingi Sekretaris Komisi II Rindra Wardana (Iyan Kancil), serta anggota komisi lainnya. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Pembahasan utama meliputi realisasi program, identifikasi kendala di lapangan, serta usulan perubahan anggaran dalam APBD Perubahan 2025.
Secara umum, perwakilan OPD menyampaikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, kebutuhan pemeliharaan sarana, dan keperluan tambahan untuk mendukung pelayanan publik. Beberapa OPD juga mengusulkan penyesuaian anggaran untuk kegiatan prioritas dan penyelesaian kewajiban yang belum terselesaikan.
Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, menekankan pentingnya OPD untuk fokus pada program yang benar-benar esensial. “Dengan kondisi anggaran yang ada, kami meminta seluruh OPD untuk mengoptimalkan program dan kegiatan, terutama yang bersifat mendesak. Prioritaskan kebutuhan masyarakat,” tegas Hendrik.
Sekretaris Komisi II, Rindra Wardana (Iyan Kancil), menyoroti perlunya perhatian terhadap keselamatan petugas lapangan. “Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan petugas pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Keselamatan mereka adalah prioritas utama,” ujarnya.
Anggota Komisi II, Asep Setiawan, mengingatkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang program dari pemerintah pusat. “Jangan sampai kita melewatkan program nasional, khususnya di sektor pertanian. Ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani,” kata Asep.
Ferry Situmeang, anggota Komisi II lainnya, menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara OPD dan DPRD. “Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa program dan kegiatan dapat diakomodasi sesuai dengan prioritas, sehingga anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(*Anuar)
