Suarasatu.co, Bengkalis – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Johansyah Syafri, meninjau langsung lokasi lahan yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Jumat, 18 April 2025.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari program inisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mendorong pendidikan inklusif untuk mengentaskan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Johansyah menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang dapat menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu agar keluar dari lingkaran kemiskinan.
Program ini pun sejalan dengan visi dan misi Bupati Bengkalis, Kasmarni, yang ingin menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan.
“Alhamdulillah, kita memiliki lahan yang bisa diproses. Lokasinya berada di kawasan dekat SDIT Desa Wonosari,” ujar Johansyah.
Ia menambahkan, dari hasil survei, terdapat dua alternatif lokasi lahan yang bisa digunakan. Berdasarkan data dari Kabid Aset, terdapat lahan kosong seluas 5,86 hektar.
Jika digabungkan dengan lahan SDIT dan bangunan yang ada, maka totalnya mencapai sekitar 10 hektar, melebihi kebutuhan minimum dari pemerintah pusat yakni 6,38 hektar.
Johansyah menekankan pentingnya kejelasan status lahan. “Kita ingin lahan ini clear and clean agar tidak menjadi hambatan saat pelaksanaan pembangunan. Kita menunggu laporan akurat dari Kabid Aset hari ini setelah dilakukan pengukuran,” jelasnya.
Ia juga meminta Dinas Sosial untuk segera menyusun dokumen pendukung, termasuk surat pengakuan atas keberadaan lahan dan revisi proposal berdasarkan hasil peninjauan hari ini.
“Kita dikejar waktu, batas akhirnya pukul 24.00 WIB hari ini,” tegasnya.
Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum BPPW Riau, Hendri, yang turut hadir dalam peninjauan, menegaskan bahwa verifikasi lahan mencakup aspek legalitas, sertifikat hak milik, ketiadaan sengketa, serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, dampak sosial dan lingkungan juga menjadi pertimbangan.
“Setelah semuanya rampung, lahan ini harus dihibahkan kepada negara. Ini peluang besar, karena hanya 8 kabupaten/kota di Riau yang mendapat kesempatan untuk program Sekolah Rakyat ini,” ujar Hendri.
Turut hadir dalam peninjauan ini perwakilan dari Kementerian PU BPPW Riau, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, BPKAD, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DLH, dan BPN Kabupaten Bengkalis.
Seluruh pihak diharapkan dapat bersinergi demi kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi harapan baru bagi pendidikan inklusif di Bengkalis.(Anuar)
