Suarasatu.co, Bengkalis – Bupati Bengkalis, Kasmarni, mengikuti Rapat Koordinasi bersama Gubernur Riau dan para Bupati/Walikota se-Provinsi Riau yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis, 17 April 2025.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Riau H. Abdul Wahid, didampingi oleh Pj. Sekda Provinsi Riau Taufik OH dan Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Purnama Irawansyah.
Pertemuan ini membahas berbagai permasalahan lintas sektor di masing-masing daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan pangan.
Seluruh isu yang dibahas direncanakan akan dibawa ke tingkat kementerian guna mencari solusi terbaik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kasmarni menyampaikan sejumlah usulan penting yang dinilai membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
Di antaranya adalah pembangunan Jembatan Pulau Bengkalis – Pulau Sumatera, Kawasan Industri Buruk Bakul, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, serta pengaman pantai untuk menangani abrasi.
Usulan lainnya termasuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Pulau Bengkalis, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Rupat, akses jalan Tanjung Kapal – Tanjung Medang, pembangunan destinasi wisata, pelaksanaan event tahunan, pembangunan Jalan Poros Duri – Sei Pakning yang menghubungkan tol dengan kawasan industri, hingga pembangunan Eco Park di SM Balai Raja dan TPA di Kecamatan Mandau.
Salah satu usulan strategis lainnya adalah perubahan status Jalan Lingkar Barat Duri sepanjang 33 KM menjadi Jalan Nasional. Jalan ini dibangun oleh Pemkab Bengkalis untuk mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan akibat kendaraan bertonase tinggi yang melintasi pusat Kota Duri.
Sebagai gantinya, Pemkab mengusulkan penurunan status Jalan Nasional yang lama (Jalan Hang Tuah) menjadi jalan kabupaten.
“Harapannya, Jalan Lingkar Barat bisa menggantikan Jalan Duri-Minang yang merupakan Jalan Lintas Sumatera, agar kendaraan berat tak lagi masuk ke tengah kota,” ujar Kasmarni.
Di luar isu infrastruktur, Kasmarni juga mengajak Gubernur Riau untuk bersama-sama mengunjungi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, guna membahas kepastian proses transfer dana pusat ke daerah.
Ia menegaskan bahwa PAD Kabupaten Bengkalis belum mampu menopang kebutuhan pembangunan, terutama mengingat wilayah yang terbagi dalam tiga pulau utama.
“Kami sangat berharap adanya dana transfer dari pusat, karena membangun tiga pulau dengan kondisi geografis yang menantang tidak bisa hanya mengandalkan PAD,” tegasnya.
Kasmarni juga meminta perhatian Pemerintah Provinsi Riau untuk mengalokasikan bantuan keuangan secara resmi bagi pembangunan di Kabupaten Bengkalis.
Ia berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid, usulan ini dapat menjadi perhatian khusus.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau H. Abdul Wahid menyatakan dukungan dan apresiasinya atas berbagai usulan yang disampaikan oleh kepala daerah.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di Riau.
“Saya ingin kita membangun daerah bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan bersama-sama mengunjungi kementerian untuk mendapatkan dukungan pembiayaan,” ujarnya.
Dalam Rakor tersebut, Bupati Bengkalis turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Bengkalis dr. Ersan Saputra TH dan sejumlah kepala perangkat daerah, termasuk Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pariwisata, serta Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bengkalis.(Anuar)
