Gubernur Riau dan Kepala Daerah Se-Riau Audiensi dengan Menteri Kehutanan Bahas Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan
Dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sumber daya kehutanan, Gubernur Riau Abdul Wahid bersama para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni. Pertemuan ini berlangsung di Rumah Dinas Menteri Kehutanan di Jakarta dan turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kehutanan.
Audiensi tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang konstruktif dalam menyikapi tantangan dan peluang di bidang kehutanan, termasuk persoalan perhutanan sosial, konflik lahan, tata batas kawasan hutan, dan perlindungan lingkungan hidup di Riau.
Gubernur Abdul Wahid menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat Menteri Kehutanan dan menegaskan pentingnya dukungan Pemerintah Pusat dalam mengatasi berbagai isu kehutanan yang berdampak langsung pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Provinsi Riau memiliki kawasan hutan yang luas dan strategis dalam mendukung target penurunan emisi karbon nasional. Oleh karena itu, kami berharap adanya kolaborasi yang lebih intensif dan responsif dari Kementerian Kehutanan,” ujar Abdul Wahid.
Dalam forum tersebut, para Bupati dan Wali Kota juga menyampaikan langsung permasalahan di wilayah masing-masing, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap hutan, legalitas lahan, serta kendala pelaksanaan program perhutanan sosial. Mereka menekankan perlunya pelibatan Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan kehutanan.
Bupati Bengkalis, Kasmarni, secara khusus mengajukan sejumlah usulan kepada Menteri Kehutanan, antara lain pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sosial di kawasan hutan, pengembangan kebun masyarakat, skema pinjam pakai kawasan hutan, serta pembangunan Balai Raja Ecopark. Ia juga mengusulkan pembebasan status kawasan hutan atas lahan pemukiman masyarakat yang telah ditempati turun-temurun agar dapat dialihkan menjadi hak milik.
“Permasalahan terbesar adalah perizinan penggunaan kawasan hutan. Kami berharap ada kerja sama yang baik agar kawasan yang digunakan dapat dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Kasmarni.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan apresiasinya atas inisiatif dan kehadiran para kepala daerah dari Riau. Ia menegaskan bahwa kementeriannya siap membuka ruang dialog dan kerja sama berkelanjutan dengan Pemerintah Daerah.
“Kami ingin mewujudkan pengelolaan hutan yang adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat. Isu kehutanan tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan budaya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bengkalis juga didampingi oleh Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra TH dan sejumlah pejabat tinggi pratama dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi lintas sektor demi pengelolaan kehutanan yang lebih baik dan berkelanjutan di Riau.(Anuar)
