Suarasatu.co, Bengkalis – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis mendesak percepatan pembangunan kompleks pergudangan Perum Bulog di daratan Bengkalis. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan mempercepat distribusi beras kepada masyarakat. Desakan ini mengemuka dalam pertemuan antara Komisi II dengan Bulog, BPKAD, DKP, dan Bappeda, Senin (20/10/2025).
Komisi II juga menyoroti tindak lanjut nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Bulog Pusat yang belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis, Rindra Wardana (Iyan Kancil), menekankan pentingnya penjelasan dari Bulog terkait progres pembangunan gudang dan tindak lanjut kesepakatan dengan Pemkab Bengkalis.
“Kami ingin mengetahui perkembangan pembangunan kompleks gudang Bulog dan tindak lanjut kesepakatan dengan Pemda, termasuk koordinasi dengan Bulog Pusat. Urgensi pembangunan gudang ini sangat tinggi bagi Kabupaten Bengkalis,” tegas Rindra.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Susi, menjelaskan bahwa pembangunan gudang Bulog belum terealisasi meski telah direncanakan sejak setahun lalu.
“Gudang Bulog ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras SPHP. Saat ini, Bengkalis memiliki tiga gudang, masing-masing di Bengkalis, Dumai, dan Siak. Karena wilayah kerja gudang Dumai mencakup banyak kecamatan, distribusi beras menjadi lambat. Kami mendorong pembangunan gudang baru di daratan Bengkalis,” jelas Susi.
Susi menambahkan bahwa Pemkab Bengkalis telah menyurati Bulog pada Juni tahun lalu untuk pembangunan gedung tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan MoU bersama Bulog Pusat. Gudang tersebut direncanakan berlokasi di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan. Namun, survei oleh Bulog Wilayah Riau belum membuahkan tindak lanjut dari pusat.
“Bupati juga sudah kembali bersurat pada Juni 2025 untuk meminta studi kelayakan, tetapi hingga kini belum ada tanggapan,” ujarnya.
Pimpinan Cabang Bulog Bengkalis, Zairi Yuriyadi, menyampaikan bahwa pembangunan gudang di wilayah daratan memang mendesak, mengingat peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan.
“Secara prinsip, MoU masih berlaku. Awalnya, pusat menilai gudang Dumai sudah mencukupi, namun karena jarak yang cukup jauh, usulan pembangunan di Bengkalis tetap dipertimbangkan. Kami mengapresiasi langkah DPRD yang berinisiatif mendorong audiensi ke pusat,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II menekankan bahwa masalah ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan perlu disampaikan secara langsung agar ada keputusan yang jelas.
Anggota Komisi II, Laurensius Tampubolon, turut menegaskan pentingnya percepatan pembangunan.
“Bulog Bengkalis harus terus menjalin komunikasi ke pusat agar ada keputusan yang jelas. Kami berharap pembangunan ini segera dimulai,” katanya.
Wakil Ketua III DPRD Bengkalis, H. Misno, menyoroti rencana pusat untuk membangun tambahan 100 gudang Bulog di seluruh Indonesia.
“Bulog dan dinas terkait harus menyiapkan seluruh dokumen administrasi agar Bengkalis bisa masuk prioritas pembangunan gudang baru tersebut,” tegasnya.
Anggota Komisi II lainnya, Hendra, ST, menambahkan bahwa tahapan MoU telah dilakukan Pemkab Bengkalis.
“Karena itu, Bulog harus aktif mencari informasi ke pusat. Gudang di daratan Bengkalis sangat dibutuhkan dan wajib diwujudkan. Lokasinya pun harus mudah dijangkau masyarakat,” ujarnya.
Menutup rapat, Sekretaris Komisi II, Rindra Wardana, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses ini.
“Kami berharap pengajuan pembangunan gudang yang telah disepakati dalam MoU dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(*Anuar)
