Suarasatu.co, Bintan – Di antara deburan ombak yang tenang dan hijaunya hutan mangrove, sebuah semangat baru bersemi di Desa Pengudang. Bukan hanya sekadar penyuluhan hukum, tapi sebuah gerakan untuk merajut kembali harmoni yang sempat terkoyak oleh sengketa.
Lima puluh pasang mata warga Pengudang hadir dalam kegiatan “Pelerai Sengketa di Pinggir Laut”, yang diinisiasi oleh Yayasan Serumpun Gurindam Pelerai. Mereka datang dengan harapan yang sama hidup rukun dan damai di kampung halaman.
Acara yang berlangsung di kawasan Mangrove Pengudang ini bukan sekadar seremonial. Kehadiran Penjabat (PJ) Camat Teluk Sebong dan PJ Kepala Desa Pengudang menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap upaya menciptakan masyarakat yang sadar hukum.
Dalam kegiatan ini, warga diajak untuk membuka diri terhadap mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi. Konflik batas lahan, perselisihan keluarga, hingga masalah sosial yang kerap terjadi di antara warga, dibahas dengan hati-hati dan pendekatan dialogis.
“Kami ingin membangun budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat, bukan hanya di ruang pengadilan,” ujar Basyaruddin Idris, S.H., Ketua Umum Yayasan Serumpun Gurindam Pelerai, dengan nada penuh semangat, pada, Sabtu, 25 Oktober 2025.
Suasana akrab dan antusiasme terpancar dari setiap wajah. Hukum tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai sahabat yang hadir untuk membantu menyelesaikan masalah.
PJ Camat Teluk Sebong pun tak ketinggalan menyampaikan apresiasinya. “Semangat penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini harus menjadi budaya baru di desa-desa pesisir,” katanya.
Di akhir acara, semua peserta berikrar untuk menjaga kerukunan dan menjadikan ruang mediasi sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial di Desa Pengudang.
Yayasan Serumpun Gurindam Pelerai terus berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan hukum yang inklusif dan transformatif. Karena keadilan adalah hak semua orang, dari kota hingga pelosok desa.**
