Suarasatu.co, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah kabupaten dan kota pada Jumat, 10 Januari 2025, di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang.
Rakor ini dilakukan secara hybrid dan dipimpin oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Turut hadir sekretaris daerah, kepala dinas pendidikan, BKPSDM, dinas kesehatan, serta instansi terkait lainnya.
Dalam rapat ini, dua agenda utama dibahas, yakni penataan tenaga non-ASN dan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Kepri. Gubernur Ansar Ahmad menekankan bahwa kedua agenda ini menjadi prioritas yang membutuhkan perhatian penuh.
Gubernur Ansar meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan efektif. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
“Kita perlu mengidentifikasi hal-hal yang harus didukung dan ditindaklanjuti agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ansar.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung program ini dengan memperbarui data penerima sasaran dan menentukan lokasi dapur umum yang strategis.
“Kami menargetkan mencapai 19% dari sasaran program ini. Lokasi dapur umum akan ditentukan lebih lanjut sesuai petunjuk teknis pelaksanaan,” ungkap Zulhidayat.
Terkait penataan tenaga non-ASN, Gubernur Ansar menyatakan telah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan kebijakan strategis yang bisa mengakomodasi keberlanjutan tenaga non-ASN di Kepri.
“Kita akan sampaikan hasil pertemuan ini karena ini menyangkut masa depan sahabat-sahabat kita yang telah bekerja bersama kita,” jelasnya.
Berdasarkan surat edaran Menteri PANRB tertanggal 20 Desember 2024, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database tetap akan dianggarkan gajinya, meskipun tidak lulus seleksi. Namun, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.
“Saat ini, teman-teman non-ASN masih bekerja seperti biasa,” tambah Zulhidayat.
Melalui rakor ini, Pemprov Kepri berharap penataan tenaga non-ASN dapat memberikan kepastian kerja, sementara program makan bergizi gratis diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memastikan keberhasilan kedua program ini.(Anwar)
