Suarasatu.co, Bengkalis– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 pada Senin, 19 Januari 2026.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, S.E., M.I.P., didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan, serta dihadiri Sekretaris Daerah dr. Ersan, TH.
Dalam sambutannya, Septian menjelaskan bahwa seluruh anggota DPRD telah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing pada 6-11 November 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bagian dari fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Pelaksanaan reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pasal 114 ayat (6), yang mewajibkan pelaporan hasil reses kepada pimpinan DPRD,” ujarnya.
Aspirasi Masyarakat dari Berbagai Fraksi
Fraksi PDI Perjuangan melalui Erwan, S.Sos, menyampaikan harapan masyarakat akan peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu wilayah terpencil, serta peningkatan kualitas tenaga medis di RSUD dan seluruh Puskesmas kabupaten.
Ahmad Husein yang menyampaikan laporan untuk fraksinya menyoroti sektor ekonomi, antara lain kebutuhan bantuan modal UMKM, pelatihan keterampilan, penyelesaian masalah pupuk subsidi petani, pembangunan infrastruktur desa, dan penguatan daya beli. Di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, masyarakat minta bantuan bibit ternak, alat usaha, normalisasi kanal, serta pembangunan jalan perkebunan.
Fraksi Gerindra menyampaikan harapan akan peningkatan pendapatan ekonomi, pembangunan infrastruktur akses antar desa dan rumah ibadah, bantuan bagi kelompok nelayan dan tani, serta peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan.
Sekain itu, Fraksi PKS melalui Sanusi mengemukakan aspirasi terkait ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Masyarakat meminta penyediaan sarana pelatihan tenaga kerja serta pembinaan SDM dengan tenaga pelatih yang kompeten.
Fraksi PKB mengharapkan peningkatan status UPTD Pelabuhan Ro-Ro Air Putih–Sungai Selari menjadi tipe A untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui Fakhtiar Qadri mendorong peningkatan pelayanan publik yang cepat dan transparan, pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Sementara itu, Fraksi Amanat Perindo Persatuan fokus pada sektor pendidikan, meminta pengkajian ulang besaran bantuan pendidikan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan saat ini, serta perhatian khusus bagi mahasiswa pascasarjana.(*Anuar)
