Suarasatu.co, Bengkalis – Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Kolaborasi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Senin, 19 Mei 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam pemberantasan korupsi.
Rakor ini turut dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid serta enam Kepala Daerah dan pimpinan DPRD dari Provinsi Riau, antara lain Bupati Bengkalis Kasmarni, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Rokan Hulu Anton, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Bupati Pelalawan Zukri, dan Bupati Siak Alfedri. Masing-masing kepala daerah didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Kepala daerah lainnya dijadwalkan mengikuti kegiatan serupa pada hari berikutnya.
Bupati Kasmarni hadir didampingi Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, Wakil Ketua DPRD M. Arsya Fadillah dan H. Misno, serta Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra TH dan sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Bengkalis. Dalam kesempatan itu, Kasmarni menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK bersama Kasatgas Pencegahan dan Kasatgas Penindakan menekankan pentingnya peran serta aktif Kepala Daerah dalam implementasi strategi pencegahan korupsi.
Salah satu fokus utama adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), yang menjadi instrumen evaluasi berkala atas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan indikator dan area intervensi strategis yang telah ditentukan oleh KPK.
KPK juga menegaskan komitmennya untuk terus mengadakan forum-forum lanjutan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan agar praktik pemerintahan tetap berada di jalur good governance.
Bupati Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada KPK atas penyelenggaraan rakor ini. Ia menyebut forum ini sebagai wadah refleksi dan diskusi produktif antara Pemerintah Daerah dan KPK.
“Forum seperti ini sangat penting, bukan hanya sebagai sarana koordinasi, tapi juga pembinaan dan refleksi agar seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor hukum. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan benar-benar bermanfaat untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kasmarni.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan Pemerintah Daerah sebagai simbol kesepakatan untuk menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Penandatanganan ini menjadi representasi nyata dari semangat kolektif, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif, dalam memerangi korupsi.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap sinergi antara KPK dan Pemerintah Daerah dapat terus diperkuat sebagai pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.(Anuar)
