Suarasatu.co, Bengkalis – Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso bersama Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra TH menerima kunjungan kerja Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim dan rombongan, Selasa, 22 April 2025, di Ruang Hang Tuah lantai II Kantor Bupati Bengkalis.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka membahas rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. Caltex Pacific Indonesia. Hadir mendampingi Ketua Komisi I DPRD Riau, antara lain Wakil Ketua Ali Rahmat, Sekretaris Amal Fathullah, serta anggota DPRD Riau lainnya yakni Andi Dharma, Ade Agus Hartanto, dan Ayat Cahyadi.
Dalam sambutannya, Wabup Bagus menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPRD Riau dan menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pembentukan Pansus tersebut.
“Persoalan ini harus segera diselesaikan. Kita harus memperjuangkan hak rakyat. Meskipun wewenang wilayah ini berada di tangan pemerintah pusat, kita di daerah tidak boleh tinggal diam. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi demi kepastian hukum atas tanah milik warga,” ujar Bagus Santoso.
Ia optimis, penyelesaian sengketa ini akan tercapai apabila seluruh pihak terlibat secara kompak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hasyim, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemkab Bengkalis. Ia berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi dalam mencari solusi atas persoalan yang telah berlangsung cukup lama tersebut.
“Komisi I akan segera membentuk Pansus untuk menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan PT. Caltex Pacific Indonesia. Pansus ini nantinya akan menjadi fasilitator yang mempertemukan semua pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dan sesuai hukum,” jelas Azmi.
Azmi juga mengapresiasi semangat dan dukungan dari Wakil Bupati Bengkalis, yang dinilai menjadi energi positif bagi DPRD Riau dalam menuntaskan persoalan sengketa tanah yang menyangkut hak masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pihak terkait, di antaranya dari BPN Bengkalis, Bappeda Provinsi Riau, Dinas PUPR Bengkalis, Bappeda Bengkalis, serta beberapa kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan sengketa tanah ini segera menemukan titik terang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.(Anuar)
