Suarasatu.co, Bintan – Bupati Bintan Roby Kurniawan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan korupsi, yang digelar pada Jumat, 16
mei 205 di Aula Bhinela Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta.
Dalam Rakor tersebut, KPK menegaskan pentingnya peran strategis Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dua aktor utama yang menentukan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. KPK juga berkomitmen untuk terus mendampingi daerah dalam mencegah dan memerangi praktik-praktik koruptif melalui program-program strategis.
Bupati Roby menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan berbagai langkah nyata dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. Hal ini meliputi perbaikan sistem pengawasan, tata kelola pemerintahan dan keuangan, edukasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan melalui media pelaporan yang mudah diakses.
“Kita tegas menyampaikan komitmen Pemkab Bintan untuk turut serta dalam upaya pencegahan korupsi. Ada program dan upaya-upaya dari KPK yang pastinya kita dukung penuh, seperti MCP dan SPI (Survei Penilaian Integritas),” ujar Roby usai menghadiri Rakor.
Menurutnya, program-program KPK RI telah memberikan banyak dampak positif bagi daerah, terutama dalam mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif dalam melawan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
Pada kesempatan ini, juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Antikorupsi oleh seluruh Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD se-Provinsi Kepulauan Riau. Komitmen tersebut memuat delapan poin, termasuk penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi dan suap.
Pemkab Bintan sendiri tercatat aktif dalam mendukung program KPK, yang salah satunya tercermin melalui capaian skor 91,13 dalam penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI tahun 2024. Dari delapan area intervensi MCP, Bintan mencatat skor tertinggi pada area penganggaran (98,83) dan optimalisasi pajak (98,84), serta menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kepri yang meraih nilai sempurna (100) untuk area pelayanan publik dan manajemen ASN.
Capaian ini menegaskan komitmen kuat Bintan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(Anwar)
