Suarasatu.co, Anambas – Rendahnya jumlah pendaftaran Program Percepatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Perlinsos Digital) di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi perhatian DPRD setempat.
Hingga 3 November 2026, jumlah pendaftar baru mencapai 508 kepala keluarga (KK), paling sedikit dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda mendesak Dinas Sosial (Dinsos) segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pendataan dan registrasi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperluas keterlibatan aparatur agar proses tersebut tidak berjalan lambat.
Linda menilai, pendataan yang hanya mengandalkan petugas untuk mendatangi masyarakat satu per satu di desa-desa akan membutuhkan waktu cukup panjang.
Karena itu, ia mendorong seluruh PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah diberdayakan sebagai Agen Perlinsos.
“Seluruh PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah daerah perlu diberdayakan sebagai Agen Perlinsos. Semakin banyak aparatur yang terlibat, semakin luas pula jangkauan pendampingan kepada masyarakat,” ujar Linda, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan, keterlibatan aparatur sangat dibutuhkan untuk membantu warga yang belum memahami mekanisme pendaftaran digital maupun mereka yang mengalami kendala saat melakukan registrasi.
Terlebih, kondisi geografis Anambas yang terdiri dari pulau-pulau menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program.
Menurut Linda, pemerintah daerah harus memiliki strategi khusus agar pendampingan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di pulau-pulau atau jauh dari pusat pemerintahan justru kesulitan mendapatkan akses. Pendataan dan pendampingan harus menjangkau seluruh wilayah Anambas,” tegasnya.
Agen Perlinsos nantinya bertugas membantu masyarakat melakukan pendaftaran bantuan sosial, memperbaiki data yang tidak sesuai, hingga mengajukan sanggahan.
Namun, agen tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan.
Penetapan penerima tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), persyaratan, dan ketentuan masing-masing program bantuan.
Linda juga mendorong optimalisasi Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.
Melalui gerakan tersebut, warga diharapkan ikut membantu mengidentifikasi dan mendampingi tetangga yang membutuhkan akses terhadap layanan bantuan sosial.
Selain melibatkan aparatur, Dinsos diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan.
Dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga diperlukan, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dinas Komunikasi dan Informatika, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT/RW, serta unsur masyarakat juga dapat dilibatkan sesuai tugas dan perannya.
Masyarakat yang ingin mendaftar dapat mengakses portal resmi Kementerian Sosial melalui https://perlinsos.kemensos.go.id dengan menggunakan IKD.
Tahapan pendaftaran meliputi pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan PIN, verifikasi wajah, pemilihan jenis bantuan, serta pengisian data pendukung.
Setelah pengajuan dikirim, pendaftar diminta menyimpan nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran.
Program bantuan yang tercantum dalam panduan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan sosial lainnya.
Linda menegaskan, angka 508 KK yang tercatat hingga 3 November 2026 merupakan jumlah pendaftaran Perlinsos Digital, bukan keseluruhan penerima bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Angka ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah. Dinsos perlu segera memperkuat koordinasi dan menambah keterlibatan Agen Perlinsos agar proses registrasi bisa dipercepat,” katanya.
Ia berharap langkah percepatan tersebut dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama warga di wilayah kepulauan yang membutuhkan pendampingan untuk mengikuti proses pendaftaran bantuan sosial.
“Yang terpenting, masyarakat yang membutuhkan memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan memperoleh layanan sesuai persyaratan yang berlaku,” tutup Linda. (Adv)
