Pengeboran Migas Harus Adil, Bupati Bengkalis Minta Bagi Hasil Daerah Segera Dibahas Bersama KSP

0
12

Suarasatu.co, Bengkalis – Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di wilayah operasi Provinsi Riau. Namun, ia menegaskan bahwa kemajuan kegiatan pengeboran harus berjalan beriringan dengan kepastian manfaat dan bagi hasil bagi daerah penghasil.

Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengeboran Sumur Migas PT Pertamina Hulu Energi di Wilayah Operasi Provinsi Riau, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Camat Mandau, Jumat (16/10/2026). Rapat dipimpin perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Nurwahidi, serta diikuti perwakilan PHE, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan unsur pemerintah daerah.

Bupati Kasmarni menyatakan percepatan kegiatan migas memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pertamina. Berbagai kendala di lapangan harus diselesaikan secara terkoordinasi tanpa mengabaikan aturan, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

“Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung upaya percepatan kegiatan pengeboran sumur migas PT Pertamina Hulu Energi. Diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat agar berbagai kendala dapat diselesaikan bersama,” ungkap Hj. Kasmarni.

Sejumlah hambatan yang dibahas antara lain proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), AMDAL, pembebasan dan status kepemilikan lahan, serta koordinasi dengan PTPN, kelompok masyarakat, dan kawasan transmigrasi. Kasmarni menegaskan penyelesaian masalah harus tetap berlandaskan aturan hukum, tidak hanya berorientasi pada kecepatan semata.

Selain penyelesaian hambatan teknis, Bupati Kasmarni secara khusus mendorong pembahasan mengenai penetapan bagi hasil migas bagi daerah penghasil.

Ia meminta diadakannya rapat koordinasi khusus bersama Kantor Staf Presiden agar persoalan ini dikaji secara mendalam dan menghasilkan kepastian yang adil bagi daerah.

“Kami berharap dapat dilaksanakan rapat koordinasi secara langsung bersama KSP untuk membahas penetapan bagi hasil migas, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah penghasil. Semoga menghasilkan solusi yang memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap rapat ini tidak hanya memetakan masalah, tetapi melahirkan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama. Dengan demikian, percepatan pengeboran migas dapat berjalan optimal sekaligus memberikan keadilan bagi masyarakat di daerah penghasil.(*Anuar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini