Suarasatu.co, Anambas – Pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Siantan-Tarempa Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, terpaksa dihentikan sementara.
Penghentian operasional mulai dilakukan Selasa (29/9/2026) setelah anggaran yang telah tersedia belum bisa dicairkan karena masih terkendala perubahan dan verifikasi data administrasi.
Akibatnya, sebanyak 3.121 penerima manfaat dari 12 sekolah dan tiga posyandu terdampak.
Tak hanya penerima MBG, penghentian dapur tersebut juga membuat 47 relawan yang seluruhnya merupakan warga lokal untuk sementara tidak bisa bekerja.
Kepala SPPG Siantan-Tarempa Barat, Mesy Arsita, mengatakan persoalan tersebut bermula pada 8 September 2026.
Saat itu, pihak yayasan menerima informasi mengenai adanya masalah pada penginputan data email dan nomor handphone yang terhubung dengan virtual account pada aplikasi Kilola.
“Awalnya pada tanggal 8 September kami menerima informasi dari pihak yayasan bahwa ada masalah pada penginputan data email dan nomor handphone ke akun virtual account pada aplikasi Kilola,” kata Mesy, saat diwawancarai.
Menurut Mesy, dana operasional dari pemerintah pusat sebenarnya sudah masuk.
Namun, dana tersebut belum dapat dicairkan karena terdapat kendala pada akun yang digunakan dalam proses pencairan.
Ia menjelaskan, pencairan anggaran dapur MBG melibatkan pihak yayasan dan kepala SPPG.
Kepala SPPG terlebih dahulu membuat rincian kebutuhan operasional, kemudian yayasan memberikan persetujuan melalui aplikasi.
“Anggaran dari pusat itu sudah masuk, hanya saja belum bisa dicairkan. Yang bisa mencairkan itu yayasan dan kepala SPPG,” ujarnya.
Data Akun Harus Diperbaiki
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihak yayasan meminta SPPG melaporkan kendala melalui email BGN dan SAGI 127.
Pihak SPPG kemudian menyerahkan sejumlah data yang diperlukan, termasuk virtual account, kata sandi, ID SPPG hingga nama yayasan.
Dalam proses tersebut, muncul pula persoalan terkait penggunaan logo.
Mesy mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa sistem harus menggunakan logo BGN.
Sebelumnya, SPPG menggunakan logo yayasan karena belum mengetahui ketentuan tersebut.
“Kami selama ini tidak tahu, makanya pakai logo yayasan. Itu kesalahan juga dalam penginputan data. Akhirnya kami ganti,” katanya.
Setelah logo diperbaiki, persoalan kembali berlanjut pada proses BA Verval.
Pihak yayasan kemudian mendapat arahan untuk melakukan perubahan data karena sandi yang sebelumnya digunakan ternyata tidak sesuai.
Perubahan dilakukan mengikuti petunjuk dari pihak pusat.
Sekitar tanggal 10 atau 13 September 2026, pihak SAGI kembali menghubungi SPPG dan menyampaikan bahwa data yang diperbaiki sudah disetujui.
Namun, pencairan anggaran masih harus menunggu proses selanjutnya.
“Kami tanya lagi kapan kira-kira pencairannya dapat dilakukan. Pusat bilang perubahan data email dan nomor handphone dari yayasan ini agak ribet dan butuh proses waktu yang tidak sebentar karena harus dari awal,” jelas Mesy.
Pusat Belum Bisa Pastikan Waktu Pencairan
Mesy mengatakan pihak SPPG kemudian mempertanyakan apakah dapur tetap bisa beroperasi selama proses pencairan masih berlangsung.
Sebab, tanpa dana operasional, pihak dapur kesulitan menjalankan kegiatan MBG.
Namun, pihak pusat meminta SPPG menunggu informasi lebih lanjut.
“Jawaban dari pusat, mohon ditunggu saja nanti akan kami informasikan. Untuk berjalan atau tidaknya kami tidak bisa memutuskan,” katanya.
Hingga Selasa (29/9/2026), pencairan belum dapat dilakukan sehingga operasional dapur akhirnya dihentikan sementara.
Menurut Mesy, persoalan administrasi serupa juga dialami sejumlah SPPG di daerah lain.
Karena itu, pihak pusat belum dapat memastikan kapan proses pencairan anggaran untuk SPPG Siantan-Tarempa Barat dapat diselesaikan.
47 Relawan Tak Lagi Bekerja
Penghentian operasional juga berdampak pada 47 relawan yang bekerja di dapur MBG tersebut.
Mesy menyebut seluruh relawan merupakan warga lokal dan selama ini mengandalkan pekerjaan di SPPG untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami sangat prihatin, karena SPPG tidak beroperasi otomatis mereka tidak lagi bekerja. Yang terdampak ada 47 relawan dan semuanya orang lokal,” ungkapnya.
Ia mengatakan para relawan tersebut tidak memiliki pekerjaan sampingan.
“Mereka semua tidak punya kerjaan sampingan. Memang betul-betul hanya bekerja di dapur MBG dan menggantungkan hidup di sini. Jadi kalau tidak bekerja lagi, tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Selain relawan, penghentian dapur juga membuat ribuan penerima manfaat harus menunggu hingga pelayanan kembali berjalan.
Sebanyak 3.121 penerima yang tersebar di 12 sekolah dan tiga posyandu menjadi kelompok yang terdampak langsung.
Mesy berharap persoalan administrasi dan pencairan anggaran tersebut segera diselesaikan oleh pihak terkait.
Ia berharap SPPG dapat kembali beroperasi sehingga pelayanan MBG bagi ribuan penerima manfaat dan pekerjaan bagi puluhan relawan lokal bisa kembali berjalan.
“Mereka juga berharap persoalan ini dapat segera clear dan pusat mau segera approve sehingga mereka bisa bekerja kembali,” ujarnya. (Ven)
