Suarasatu.co, Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mendorong lahirnya regulasi yang mampu melindungi warisan budaya lokal sekaligus mengembangkan potensi kebudayaan daerah.
Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan, DPRD ingin memastikan kekayaan tradisi masyarakat tidak tergerus perkembangan zaman.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, mengatakan Ranperda tersebut harus disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya.
Hal itu disampaikan Syamsil dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pembahasan Naskah Akademik dan draf Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
“Anambas memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian penting dari identitas serta jati diri masyarakat. Kekayaan ini harus kita jaga agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman,” kata Syamsil.
Menurutnya, kebudayaan Anambas memiliki cakupan yang luas, mulai dari adat istiadat, bahasa, kesenian, tradisi lisan, pengetahuan tradisional hingga berbagai kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat.
Namun, derasnya arus globalisasi menjadi tantangan bagi keberlangsungan budaya daerah.
Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius, termasuk dukungan kebijakan pemerintah daerah agar warisan budaya tetap terpelihara dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Perlu ada perhatian dan komitmen bersama agar kebudayaan daerah tidak hanya tetap terjaga dan lestari, tetapi juga dapat dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Syamsil menjelaskan, DPRD melalui Bapemperda memandang perlu adanya landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Salah satu tahapan penting dalam penyusunan Ranperda tersebut adalah pembahasan naskah akademik.
Dokumen ini tidak sekadar menjadi persyaratan administratif, melainkan harus memuat gambaran kondisi nyata, persoalan yang dihadapi, kebutuhan hukum, serta arah kebijakan yang akan diterapkan.
Dalam FGD tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian, di antaranya pendataan dan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, perlindungan serta pelestarian warisan budaya, hingga keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kami ingin mendapatkan pandangan, saran, dan masukan dari semua pihak. Mulai dari perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, pelaku seni dan budaya, hingga pihak lain yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan Anambas,” jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh peserta dalam memberikan masukan terhadap materi Ranperda.
Sebab, regulasi yang disusun harus mampu menjawab persoalan kebudayaan yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pembentukan produk hukum daerah.
“Harapan kami, Ranperda ini nantinya tidak hanya menghasilkan regulasi yang bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Syamsil.
Dalam kesempatan itu, Syamsil turut meminta tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menyusun kajian dan rekomendasi secara komprehensif.
Menurutnya, naskah akademik dan draf Ranperda harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat agar aturan tersebut memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Setiap pandangan dan informasi yang disampaikan dalam diskusi ini akan menjadi bahan penting untuk menyempurnakan naskah akademik dan draf Ranperda. Kami berharap ada kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam memajukan kebudayaan daerah,” tutupnya. (Adv)
