Suarasatu.co, Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mulai mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Focus Group Discussion (FGD) pembahasan naskah akademik dan draf regulasi.
Forum ini menjadi ruang untuk menggali potensi kebudayaan lokal sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kepulauan Anambas.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, mengatakan kegiatan FGD merupakan bagian dari dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, khususnya Ranperda inisiatif DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD, khususnya melalui Bapemperda dalam mempersiapkan penyusunan naskah akademik dan draf Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah,” kata Jhon, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar materi yang dirumuskan tidak hanya berdasarkan kajian akademis, tetapi juga mencerminkan kondisi dan kebutuhan kebudayaan masyarakat setempat.
“FGD ini menjadi forum diskusi dan konsultasi untuk memperoleh masukan, saran, serta pandangan dari tenaga ahli dan para pemangku kepentingan terkait substansi penyusunan naskah akademik,” ujarnya.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD, perangkat daerah terkait, perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga Lembaga Adat Melayu dan Forum Pembauran Kebangsaan.
Peserta lainnya berasal dari paguyuban dan organisasi kekerabatan, tenaga pendidik, maestro, pelaku seni dan budaya, pelaku wisata, serta pelaku ekonomi kreatif.
Sementara itu, tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemaparan dan pandangan akademis dalam penyusunan naskah akademik serta materi muatan Ranperda.
Jhon menjelaskan, forum tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan kebudayaan daerah, menghimpun aspirasi masyarakat, serta merumuskan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan regulasi.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai potensi dan persoalan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan begitu, materi yang dimuat dalam Ranperda nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah,” jelasnya.
Ia berharap Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjaga identitas budaya lokal sekaligus mendorong pengembangan potensi seni, tradisi, dan kekayaan budaya masyarakat.
“Kami berharap hasil FGD ini menghasilkan masukan dan rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan penyempurnaan naskah akademik, sehingga Ranperda yang disusun nantinya memiliki landasan yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” tutup Jhon. (Adv)
