Suarasatu.co, Anambas – Keterbatasan kapasitas pembangkit listrik di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengakui, pasokan listrik di wilayah kepulauan tersebut membutuhkan dukungan mesin pembangkit cadangan untuk mencegah gangguan layanan ketika mesin utama mengalami masalah.
Ansar mengatakan, penambahan mesin cadangan menjadi salah satu langkah yang terus didorong pemerintah provinsi bersama PLN.
Saat ini, kapasitas listrik yang tersedia dinilai belum memiliki surplus daya yang cukup untuk menjamin pasokan tetap stabil apabila terjadi gangguan pada unit pembangkit.
Menurut dia, keterbatasan pengadaan mesin baru oleh PLN menjadi salah satu kendala dalam memperkuat sistem kelistrikan di daerah kepulauan. Karena itu, penyewaan mesin pembangkit sementara menjadi alternatif yang tengah diupayakan.
“Cadangan daya yang tersedia sekarang masih sangat terbatas. Karena itu, kita terus mendorong agar ada mesin backup. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah melalui penyewaan mesin pembangkit,” kata Ansar kepada wartawan saat kunjungan ke Anambas, Sabtu (7/11/2026).
Ia menilai, persoalan kelistrikan di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan khusus. Ketergantungan terhadap kapasitas pembangkit yang tersedia saat ini berisiko membuat masyarakat kembali menghadapi gangguan pasokan ketika terjadi kerusakan atau pemeliharaan mesin.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri berencana membicarakan kemungkinan pemberian diskresi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kelonggaran kebijakan itu diharapkan memungkinkan PLN melakukan pengadaan generator berbahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah kepulauan.
Ansar mengatakan, kebijakan pengadaan energi yang berlaku secara umum perlu mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan pilihan sumber energi.
“Kami ingin meminta kepada Menteri ESDM agar ada kebijakan khusus bagi daerah kepulauan. PLN perlu diberi ruang untuk membeli genset berbahan bakar fosil, karena tanpa kebijakan seperti itu, pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah-wilayah tersebut akan sulit dilakukan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ansar mengakui pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBD untuk membiayai pengadaan mesin pembangkit.
Keterbatasan anggaran membuat kemampuan pemerintah provinsi dalam membantu penyediaan peralatan tersebut juga terbatas.
Ia menjelaskan, pembelian mesin melalui APBD harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekaligus kesiapan PLN sebagai pihak yang nantinya bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit.
“Kalau mengandalkan APBD, kemampuan kita juga terbatas. Dalam setahun mungkin hanya dua atau tiga mesin yang bisa dibeli. Itu pun harus dipastikan terlebih dahulu apakah PLN mampu mengoperasikan dan mengelolanya, termasuk kebutuhan bahan bakar dan tenaga teknis,” kata Ansar.
Terkait penyelesaian persoalan listrik di Anambas, Ansar memastikan pembahasan bersama pihak terkait telah dilakukan. Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai bentuk solusi maupun jadwal pelaksanaannya.
Ia mengatakan pemerintah provinsi akan terus menyampaikan kebutuhan tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan, terutama PLN dan pemerintah pusat.
“Pembahasannya sudah berjalan dan mereka masih mencari solusi yang paling memungkinkan. Kami akan terus mendorong agar persoalan ini mendapat perhatian dan penanganan,” ujarnya.
Meski demikian, Ansar belum dapat memberikan kepastian mengenai waktu realisasi penambahan mesin pembangkit. Menurut dia, keputusan teknis dan pelaksanaan program tersebut berada di tangan pihak yang berwenang.
“Saya bukan pihak yang menentukan kapan itu direalisasikan. Yang bisa kami lakukan adalah terus menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan listrik masyarakat Anambas,” tutupnya. (Ven)
