Suarasatu.co, Anambas – Dugaan keracunan massal usai menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat perhatian serius dari DPRD setempat.
Anggota DPRD Anambas, Hino Faisal, turun langsung meninjau kondisi para korban di RSUD Palmatak untuk memastikan penanganan medis sekaligus menelusuri penyebab kejadian tersebut.
Kunjungan dilakukan pada Kamis (16/4/2026) pagi. Dalam peninjauan itu, Hino mengaku ingin melihat secara langsung kondisi korban serta memastikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari insiden tersebut.
“Ya benar, tadi pagi saya berkunjung ke RSUD Palmatak. Saya ingin melihat kondisi para korban, terutama untuk mengetahui separah mana kejadian dugaan keracunan setelah menyantap hidangan MBG itu,” ujar Hino Faisal, saat dikonfirmasi.
Berdasarkan hasil peninjauan sementara, ia menduga keracunan tersebut berkaitan dengan makanan dari program MBG yang disalurkan oleh Yayasan MBG di Kecamatan Siantan Tengah.
Namun, hingga kini belum dapat dipastikan jenis makanan yang menjadi pemicu.
“Dari hasil peninjauan saya, memang terindikasi keracunan dari program MBG. Tapi kami masih ingin memastikan asal muasalnya, apakah dari telur, sayur, buah, atau nasi. Sampai sekarang belum ada keterangan lebih lanjut,” jelasnya.
Hino juga mengungkapkan, jumlah korban yang semula dilaporkan mencapai lebih dari 100 orang kini berangsur menurun. Sebagian besar pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.
“Data awal lebih dari 100 pasien terdampak. Saat saya tinjau, tinggal empat pasien yang masih dirawat. Tiga orang kemungkinan sudah bisa pulang sore ini, sementara satu pasien, seorang siswi SMP, masih dalam kondisi lemah,” katanya.
Ia menilai, insiden tersebut dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB), mengingat banyaknya jumlah korban dalam waktu singkat. Bahkan, RSUD Palmatak sempat kewalahan saat lonjakan pasien terjadi pada hari pertama.
“Dari video yang beredar di hari pertama, rumah sakit terlihat cukup kelabakan karena kapasitas terbatas, sementara pasien mencapai ratusan,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi keterbatasan fasilitas, Hino mengaku sempat berkoordinasi dengan RSUD Tarempa tipe C agar menyiapkan bantuan, khususnya tabung oksigen.
“Saya langsung menghubungi Direktur RSUD Tarempa untuk standby tabung oksigen, karena khawatir stok di Palmatak terbatas. Ternyata memang sempat kurang, dan alhamdulillah sudah dibantu,” tuturnya.
Selain itu, kebutuhan tempat tidur pasien juga telah dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia memastikan pelayanan kesehatan terhadap para korban berjalan dengan baik dan mendapat respons positif.
“Saya sempat bertanya kepada sejumlah pasien, mereka merasa puas dengan pelayanan yang ada dan tertangani dengan baik,” ujarnya.
Hino pun mengapresiasi kerja keras tenaga medis RSUD Palmatak serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan insiden tersebut.
Terkait tindak lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD akan membahas persoalan ini secara kelembagaan. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG dinilai perlu dilakukan, khususnya terkait standar keamanan makanan.
“Pemerintah daerah maupun pihak yang menjadi mitra pengawasan MBG harus mengevaluasi dapur MBG. Seharusnya sebelum didistribusikan, makanan itu diuji terlebih dahulu sebelum sampai ke siswa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kelayakan dapur serta keberadaan tenaga ahli gizi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kelayakan dapur harus diperiksa, apakah sudah memenuhi persyaratan, apakah memiliki ahli gizi, dan seterusnya. Ini harus benar-benar diawasi oleh pihak terkait,” tambahnya.
Lebih lanjut, DPRD berencana memanggil koordinator program MBG dari pusat untuk Anambas guna dimintai penjelasan terkait pengawasan dan evaluasi dapur MBG di Anambas.
“Di sini pasti ada koordinator dari pusat. Nanti akan kami panggil untuk memastikan apakah semua dapur MBG sudah dievaluasi atau masih ada syarat yang belum terpenuhi,” ujarnya.
Hino menambahkan, DPRD juga telah menjadwalkan rapat bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) pada 24 April 2026.
Ia mengatakan, kemungkinan agenda tersebut dipercepat guna membahas insiden ini secara khusus.
“Rapat dengan Disdikpora sudah dijadwalkan 24 April. Bisa saja kami percepat, sekaligus memanggil koordinator MBG untuk membahas persoalan ini,” pungkasnya.(Adv/Ven)
