Suarasatu.co, Anambas – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarempa Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, menegaskan komitmennya melibatkan pelaku usaha lokal dalam memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala SPPG Tarempa Barat, Mesy Arsita, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menggandeng lebih dari 15 pelaku UMKM untuk memasok berbagai kebutuhan dapur SPPG.
Tidak hanya bahan baku makanan, kerja sama juga mencakup kebutuhan operasional, mulai dari sabun pencuci ompreng, cairan pembersih lantai, alat tulis kantor (ATK), hingga sejumlah kebutuhan lainnya.
Mesy menegaskan, pintu kerja sama bagi pelaku usaha lokal tetap terbuka. Menurut dia, SPPG tidak membatasi pemasok pada pihak tertentu sepanjang barang yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, kualitas dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau produknya sesuai dengan kebutuhan dan kualitas yang kami inginkan, tentu kami ambil. Kami juga ingin kalau misalnya ada barang yang rusak, dapat dikembalikan atau diganti. Kalau cocok, kami mau kerja sama,” kata Mesy, Selasa (18/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya sorotan mengenai keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok SPPG di Tarempa.
Mesy membantah anggapan bahwa SPPG Tarempa Barat tidak membuka ruang bagi pelaku usaha lain.
Ia menyebut pihaknya justru berupaya memperluas keterlibatan masyarakat lokal, tidak hanya dari kalangan UMKM.
“Beberapa banyak yang mengira kami tidak merangkul atau tidak terbuka buat pelaku usaha lainnya. Padahal kami sangat terbuka, asal sesuai aturan dan ketentuan,” ujarnya.
Menurut Mesy, selama ini SPPG juga telah menjalin kerja sama dengan petani, nelayan, pelaku UMKM hingga pedagang kecil yang berjualan di lapak pasar.
Langkah tersebut, kata dia, dilakukan agar keberadaan program MBG tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku ekonomi di daerah untuk ikut mengambil bagian dalam rantai pasok.
“Kami sampai saat ini merangkul petani, nelayan, UMKM, bahkan ke lapak meja di pasar,” katanya.
Komunikasi dengan BUMDes
Selain menggandeng UMKM dan pelaku usaha perseorangan, SPPG Tarempa Barat juga mulai menjajaki kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Mesy mengatakan pihaknya saat ini tengah berkomunikasi dengan BUMDes Gunung Samak, Desa Tarempa Selatan. Namun, kerja sama tersebut masih dalam tahap pembahasan internal di pihak BUMDes.
“Saya sudah hubungi mereka, namun pihak BUMDes tersebut masih minta waktu karena mau diskusikan dulu dengan para petaninya,” kata Mesy.
Pelibatan BUMDes, koperasi dan UMKM juga menjadi bagian dari tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengatur tata kelola penyelenggaraan MBG, termasuk aspek pengadaan barang dan jasa.
Karena itu, Mesy memastikan pihaknya akan terus menindaklanjuti peluang kerja sama dengan berbagai unsur usaha di daerah.
“Kalau dalam petunjuk teknis kami harus merangkul BUMDes, koperasi dan UMKM, itu yang kami tindaklanjuti dan jalankan,” ujarnya.
Barang Masuk Diperiksa
Di sisi lain, Mesy menjelaskan bahwa keterlibatan pemasok tidak berarti setiap produk yang ditawarkan otomatis diterima SPPG.
Setiap barang yang masuk ke dapur terlebih dahulu diperiksa. Kondisi fisik dan kualitas produk menjadi bagian yang diperhatikan sebelum barang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun bahan makanan.
“Kami selalu cek dulu dan pastikan keadaan maupun kualitasnya bagus dan baik,” katanya.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan barang yang rusak atau tidak sesuai, SPPG akan mengembalikannya kepada pemasok.
“Kalau ada temuan rusak atau kurang baik, biasanya kami kembalikan lagi ke pihak supplier,” ujar Mesy.
Ia menambahkan, mekanisme tersebut penting untuk menjaga kualitas bahan dan kebutuhan yang digunakan dalam operasional SPPG.
Terlebih, makanan yang diproduksi akan disalurkan kepada ribuan penerima manfaat program MBG.
SPPG Siantan yang beroperasi di Desa Tarempa Barat sendiri sebelumnya diberitakan melayani ribuan penerima manfaat setiap hari.
Mesy berharap masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin terlibat tidak ragu menyampaikan produk atau menawarkan kerja sama kepada SPPG.
Menurutnya, yang menjadi pertimbangan utama bukan siapa pemasoknya, melainkan kesesuaian produk dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.
“Intinya kami terbuka untuk bekerja sama. Selama produknya sesuai kebutuhan, kualitasnya baik dan memenuhi aturan, tentu akan kami pertimbangkan,” pungkasnya. (Ven)
