
Suarasatu.co, Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas terus mematangkan materi rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Selain melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Panitia Khusus (Pansus) DPRD Anambas juga melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Kota Batam.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat substansi rekomendasi serta memperkaya referensi dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ketua Pansus DPRD Kepulauan Anambas, Ayub, mengatakan bahwa konsultasi ke DPRD Kota Batam menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rekomendasi LKPj agar lebih komprehensif.
“Kami juga melakukan konsultasi ke DPRD Kota Batam untuk memperkaya materi rekomendasi, sehingga hasilnya lebih maksimal dan terukur,” ujar Ayub, saat dikonfirmasi, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, penyusunan rekomendasi LKPj tahun ini pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
Namun, DPRD tetap melakukan pendalaman dengan meninjau kembali rekomendasi tahun lalu.
“Penyusunan rekomendasi ini hampir sama, tetapi kami melihat kembali rekomendasi sebelumnya, apakah sudah direalisasikan atau belum,” katanya.
Menurut Ayub, DPRD tidak hanya menilai laporan secara administratif, tetapi juga memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan program kegiatan yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah serta tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, Pansus juga menyoroti pentingnya kesinambungan program pembangunan agar tidak terputus dari tahun ke tahun.
Evaluasi ini mencakup capaian kinerja perangkat daerah serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Yang terpenting, program itu harus menyentuh masyarakat. Artinya, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tambah Ayub.
DPRD Anambas berharap melalui pematangan rekomendasi LKPj 2025 ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga lebih akuntabel dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.(Adv/Ven)
















