Suarasatu.co, Anambas – Deru mesin kapal melaju pelan meninggalkan Pelabuhan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas.
Bagi sebagian orang, pergi ke rumah sakit mungkin hanya soal naik kendaraan beberapa menit. Namun, bagi warga pulau di Anambas, berobat berarti menantang ombak, cuaca yang sulit ditebak, dan perjalanan laut hampir seharian.
Dulu, rasa sakit sering datang bersama rasa takut. Takut karena kapal tidak bisa berangkat akibat cuaca buruk. Takut karena biaya perjalanan terus bertambah, hingga yang paling berat, takut jika biaya berobat membuat keluarga harus menjual apa pun yang mereka miliki.
Acok memahami betul rasa itu. Sebagai kepala keluarga dengan lima anak, ia tahu setiap keputusan akan berdampak pada kehidupan orang-orang yang menunggunya di rumah.
Di kapal feri menuju Kota Tanjungpinang, Acok terbaring sambil menggenggam erat kartu berwarna hijau putih di tangannya. Sudah bertahun-tahun ia menempuh belasan jam perjalanan hanya untuk bertahan hidup.
“Bukan capeknya yang paling saya pikirkan, yang penting saya bisa sampai rumah sakit,” ucapnya, Selasa (21/7/2026).
Sejak 2020, hidupnya berubah ketika dokter menyatakan ia harus menjalani hemodialisis secara rutin. Artinya, perjalanan panjang menuju rumah sakit menjadi bagian dari hidupnya. Sekitar 11 jam ia habiskan di atas laut untuk mencapai rumah sakit rujukan di Kota Tanjungpinang.
“Kalau badan sudah lemas, perjalanan itu rasanya panjang sekali, tapi ya harus dijalani. Alhamdulillah, saya masih punya harapan buat berobat,” ungkap warga Desa Payalaman itu.
Di wilayah kepulauan seperti Anambas, jarak memang belum bisa dipendekkan. Ombak juga belum bisa dihentikan. Tetapi setidaknya, masyarakat tidak lagi harus menambah beban pikiran tentang biaya layanan kesehatan ketika penyakit datang.
Di balik perjalanan panjang itu, ada berbagai upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan agar perlindungan JKN benar-benar menjangkau pulau-pulau terluar.
Menembus Laut, Menjemput Harapan JKN di Pulau Terluar
Di tengah riak laut yang memisahkan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, akses layanan kesehatan bukan sekadar urusan jarak, tetapi juga soal perjuangan.
Di balik tantangan geografis tersebut, Program JKN terus berupaya hadir hingga ke titik paling jauh.
Bukan hanya lewat sistem, tetapi lewat orang-orang yang bekerja dalam senyap menyisir warga, memberi edukasi, hingga memastikan kepesertaan tetap aktif. Salah satunya Erwin, Agen PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi), yang sehari-hari menyusuri permukiman warga dari rumah ke rumah di Desa Air Bini.
Ia bukan tenaga medis. Ia juga bukan petugas yang menangani tindakan kesehatan. Namun perannya justru menjadi penghubung penting antara masyarakat dan sistem JKN.
“Kadang ada warga yang belum paham prosedur, ada yang terkendala akses, bahkan ada yang baru sadar pentingnya JKN saat sakit datang,” ujar Erwin.
Di salah satu rumah sederhana di pesisir Desa Air Bini, Erwin menemui Sarni Wahid, warga lanjut usia (lansia) yang telah berusia 84 tahun. Sarni tak lagi akrab dengan urusan administrasi maupun layanan digital.
Kisah Sarni menjadi potret kecil dari banyaknya warga di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada keberadaan JKN.
Tak hanya menyentuh warga, kehadiran BPJS Kesehatan di Anambas juga melibatkan pemerintah daerah.
Dalam kegiatan “BPJS Menyapa Kepala Daerah”, selain memaparkan capaian dan tantangan program, BPJS Kesehatan juga membuka ruang dialog untuk menerima masukan dan dukungan dari pemerintah daerah.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, Dewi Ria Elvira menyebutkan, per Juli 2026, sebanyak 17.984 warga tercatat sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda dari kuota 19.000 jiwa yang dianggarkan.
Dengan tingginya angka kepesertaan dan keberlanjutan program, Kabupaten Anambas telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), yakni cakupan kesehatan semesta yang menandakan sebagian besar penduduknya telah dijamin dalam sistem jaminan kesehatan.
“Predikat UHC bagi Anambas sudah diraih sejak tahun 2018 hingga 2026. Ini menunjukkan komitmen Pemda dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat secara berkelanjutan,” ucap Dewi.
Saat Layanan JKN Tak Lagi Bergantung pada Jarak
Dulu, mengurus layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga di kepulauan bukan perkara sederhana. Perjalanan laut berjam-jam hingga antrean panjang di kantor layanan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari akses kesehatan.
Kini, kondisi di Anambas itu perlahan berubah. Keterbatasan geografis, mulai terjawab lewat percepatan transformasi digital layanan kesehatan yang dijalankan BPJS Kesehatan. Warga kini tak lagi selalu harus datang langsung ke kantor untuk mengurus administrasi kepesertaan.
Berbagai layanan sudah bisa diakses melalui gawai, salah satunya lewat aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan, melihat informasi iuran, mengambil antrean fasilitas kesehatan, hingga melakukan skrining kesehatan mandiri.
“Transformasi digital ini kami dorong agar masyarakat tidak lagi terkendala jarak dan waktu. Layanan seperti Mobile JKN dan PANDAWA 24 Jam kami hadirkan untuk mendekatkan akses kepada peserta, khususnya di wilayah kepulauan,” ujar Kepala Kantor BPJS Kesehatan Anambas, Dewi.
Menurutnya, pemanfaatan layanan digital di Anambas terus menunjukkan peningkatan. Masyarakat kini mulai terbiasa mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor, termasuk untuk kebutuhan antrean di fasilitas kesehatan.
“Selain aplikasi, layanan administrasi tanpa tatap muka juga diperkuat melalui PANDAWA 24 Jam berbasis pesan WhatsApp,” tuturnya.
Untuk peserta yang mengalami kendala pembayaran iuran, BPJS Kesehatan juga menghadirkan skema New REHAB 3.0. Program ini memungkinkan peserta mencicil tunggakan sesuai kemampuan, baik secara harian, mingguan, maupun bulanan.
“Peserta nantinya perlu melakukan setting tagihan pada Mobile JKN atau PANDAWA untuk menggunakan virtual account khusus rehab,” ungkap Dewi.
Ia juga menambahkan, untuk di lapangan, pelayanan juga diperkuat dengan kehadiran petugas BPJS SATU (Siap Membantu) yang mendampingi peserta di fasilitas kesehatan, termasuk memberikan edukasi dan memastikan hak peserta JKN terpenuhi.
Selain itu, BPJS Kesehatan Anambas juga menghadirkan Virtual Online Service (Viola) atau pelayanan tatap muka secara daring menggunakan zoom hingga ke desa-desa dan fasilitas kesehatan. Program ini menjadi solusi bagi warga yang selama ini harus mengeluarkan biaya dan waktu lebih untuk datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan di Tarempa.
“Biasanya yang kita sasar itu desa-desa atau fasilitas kesehatan di luar Tarempa. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus administrasi kepesertaan,” tutur Dewi.
Sementara itu, data di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan sepanjang 2025 terjadi lebih dari 6,8 juta kunjungan layanan kesehatan, dengan rasio klaim mencapai 104,58 persen.
Angka tersebut mencerminkan tingginya pemanfaatan layanan sekaligus besarnya peran sistem gotong royong dalam menjaga keberlangsungan program JKN.
Akhirnya, hadirnya JKN, perlahan mulai mengubah cara warga memandang akses kesehatan. Jarak tidak lagi sepenuhnya menjadi penghalang, meski tantangan di lapangan belum sepenuhnya hilang.
Bagi masyarakat Anambas, perubahan ini menjadi langkah penting. Layanan kesehatan yang dulu terasa jauh, kini perlahan hadir lebih dekat cukup lewat genggaman tangan. (Noven Simanjuntak)
