Suarasatu.co, Bengkalis – Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar RDP bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk membahas program bantuan sarana dan prasarana SMA/SMK tahun anggaran (TA) 2026, serta mekanisme prosedur pengusulan untuk TA 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Kamis, 15/01/2026.
Acara dihadiri Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H. Misno, Ketua Komisi IV Irmi Syakip Arsalan, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Komisi IV Ahmad Husein, S.Pd., Sekretaris Komisi IV Syafroni Untung, S.H., serta anggota Komisi IV lainnya. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dr. Abden Semeru, S.Pd., M.Kom., Ketua Tim Perencana Muhammad Hidayat, serta tim teknis bidang SMK dan SMA.
Pada awal rapat, H. Misno menegaskan bahwa Komisi IV ingin memperoleh kejelasan program bantuan yang diberikan kepada Bengkalis di TA 2026 beserta sekolah sasaran, serta membahas mekanisme pengusulan untuk TA 2027.
“Untuk tahun 2026, kami ingin mengetahui secara rinci program dan sekolah sasaran. Sementara untuk 2027, kami berharap pengusulan dapat dipersiapkan lebih awal mengingat tingginya kebutuhan ruang belajar di SMA dan SMK,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kekurangan ruang belajar di SMA masih menjadi persoalan utama. Komisi IV juga mengusulkan pemanfaatan gedung SD tidak terpakai sebagai alternatif sarana pendukung pendidikan menengah.
Dr. Abden Semeru menjelaskan bahwa anggaran pendidikan Provinsi Riau mengalami penurunan, sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sehingga operasional harus dilakukan lebih efisien. Pemerintah Provinsi mengelola total 860 SMA, SMK, dan SLB di seluruh provinsi.
“Tahun 2025 terdapat program revitalisasi melalui APBN Kementerian dengan anggaran sekitar Rp17 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah. Peningkatan jumlah lulusan SMP menuntut penambahan kapasitas,” katanya.
Menurutnya, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi dasar utama verifikasi pengajuan bantuan dan telah terintegrasi daring, sehingga diperlukan sinergi antara provinsi dan kabupaten.
Ketua Komisi IV Irmi Syakip Arsalan menyoroti tingginya kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan diskusi dengan kepala SMA/SMK di Bengkalis.
“Meskipun keuangan daerah terbatas, kami tetap berupaya mencari solusi. Komisi IV akan mendorong peningkatan fasilitas dan melakukan evaluasi bersama. Selain itu, terdapat usulan pembangunan sekolah baru di Kecamatan Mandau untuk mengatasi keterbatasan jumlah sekolah,” jelasnya.
Sekretaris Komisi IV Syafroni Untung, S.H., menyampaikan persoalan serius terkait akses pendidikan di Mandau.
“Banyak lulusan SMP ingin melanjutkan ke SMA, namun keterbatasan fasilitas dan kebijakan zonasi menjadi kendala. Beberapa kelurahan bahkan tidak memiliki sekolah. Kebijakan zonasi juga dinilai kurang fleksibel,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait distribusi Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum merata dan mahalnya biaya sekolah swasta.
Anggota Komisi IV Syaiful Ardi menambahkan adanya persoalan regulasi sekolah jarak jauh yang diharapkan dapat diselesaikan sebelum tahun ajaran baru dengan dukungan hibah provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Abden Semeru menjelaskan kondisi pendidikan di Mandau, termasuk persoalan status lahan sekolah yang menjadi syarat utama untuk memperoleh bantuan APBN. Di Mandau terdapat lima SMK negeri dan delapan SMA swasta, dengan persoalan serupa juga terjadi di Kota Dumai.
Ia mengungkapkan bahwa pada TA 2026, Kabupaten Bengkalis menerima anggaran sekitar Rp5 miliar melalui skema USG low cost, dialokasikan untuk SMKN 2 Bengkalis, SMKN 1 Mandau, dan SMKN 5 Mandau untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan ruang praktik siswa (RPS).
“Sementara untuk pengusulan TA 2027, penentuan sekolah penerima bantuan bergantung pada kebijakan kementerian dan kelengkapan persyaratan administrasi, terutama sertifikat tanah atas nama Pemerintah Provinsi. Tahun 2025 terdapat anggaran DAK sebesar Rp229 miliar, namun tidak seluruhnya dapat direalisasikan,” tutupnya.(*Anuar)
