Suarasatu.co, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat guna mencegah praktik keuangan ilegal. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, saat mewakili Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dalam kegiatan Edukasi Keuangan Syariah dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kota Batam sebagai upaya memperluas pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang sehat, aman, dan sesuai prinsip syariah.
Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa di tengah pesatnya perkembangan sektor jasa keuangan, masyarakat perlu semakin cerdas dalam mengelola keuangan serta waspada terhadap tawaran investasi yang tidak jelas legalitasnya.
“Literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan, tetapi menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam investasi bodong, pinjaman ilegal, maupun praktik keuangan yang merugikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti permasalahan yang kerap dialami pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, tidak sedikit pelaku usaha yang memiliki usaha produktif namun gagal memperoleh akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena riwayat kredit yang buruk akibat pinjaman online.
“Kita sering menemukan pelaku UMKM yang sebenarnya layak dapat KUR, namun tidak lolos karena terbentur catatan kredit akibat pinjol. Ini menjadi pelajaran penting agar masyarakat lebih bijak memanfaatkan layanan keuangan,” kata Firmansyah.
Karena itu, edukasi keuangan dinilai sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam pinjaman yang dapat merusak rekam jejak keuangan mereka di masa depan.
Firmansyah juga menekankan peran strategis Tim Penggerak PKK dalam membangun kesadaran finansial di tingkat keluarga. Dengan jaringan yang menjangkau hingga lingkungan terkecil, PKK dinilai mampu menjadi penggerak literasi keuangan secara lebih luas.
“Ketika ibu-ibu PKK memahami keuangan syariah dan mampu mengenali aktivitas keuangan ilegal, informasi tersebut akan menyebar hingga ke keluarga dan masyarakat. Inilah kekuatan edukasi yang dimulai dari rumah tangga,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, OJK Kepri juga memaparkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah, serta membekali peserta dengan pemahaman mengenai ciri-ciri aktivitas keuangan ilegal yang kerap menyasar masyarakat melalui berbagai modus.(*Dani)
